author

Belajar Hukum Indonesia: UUD 1945

UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945)

Pengertian UUD 1945 secara umum
            Aturan / norma dasar dalam kehidupan ketatanegaraan statu negara yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam statu negara.

Ciri-ciri UUD 1945 :
1.        Mengatur tentang sistem ketatanegaraan
2.        Mengatur tentang lembaga negara :
a.       Legislatif (pembuat)
b.      Executif (Pelaksana)
c.       Yudikatif (Pengawas)
3.        Mengatur hak dan kewajiban negara terhadap warga negara.
4.        Mengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap negara.
5.        Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia.
6.        Mengatur tentang lambang negara.
7.        Mengatur tentang perubahan UUD 1945 itu sendiri.

3 Jenis Penilaian Terhadap UUD 1945 :
-         Normatif, berlaku secara pengenalan hukum.
-         Nominal, berlaku tidak sempurna.
-         Semantik, berlaku untuk umum.

SEJARAH PERJALANAN UUD DARI TAHUN 1945 HINGGA SEKARANG
            Sebelum dilakukan perubahan , UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.
            Setelah dilakukan 4 kali perubahan (amandemen), UUD 1945 memiliki 21 Bab, 37 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Dalam rízala sidang tahunan MPR tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu nazca, sebagai naskah pembantuan dan kompilasi tanpa ada opini.
           
SEJARAH AWAL
            Pada tanggal 22 Juni 1945, disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah Pembukaan UUD setelah dihilangkannya anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama badan ini tanpa kata “Indonesia” karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Maka sidang kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

PERIODE 1945 – 1949
            Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan penyimpangan UUD 1945.

PERIODE 1959 – 1966
            Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD 1945 baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 waktu itu.
Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya :
-         Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR / DPR dan MA serta Wakil Ketua DPa menjadi Menteri Negara.
-         MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
-         Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI)

PERIODE 1966 – 1998
            Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan kembali menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dengan konsekuen. Namun dalam pelaksanaannya terjadi juga penyelewengan UUd 1945 yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan pada Presiden.
            Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantara melalui sejumlah peraturan :
-         Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.
-         Ketetapan MPR No.IV/MPR/1983 tentang Referéndum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui Referéndum.
-         Undang-Undang No.5 Tahun 1985 tentang Referéndum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR No.IV/MPR/1983.

PERUBAHAN UUD 1945
            Salah satu tuntutas reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi ditangan MPR (dan pada kenyataannya bukan ditangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945, tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Menurut Struyken, Perubahan UUD ada 2 Sistem :
-         Normale Rechtsvorming, Melalui prosedur yang ditentukan dalam UUD yang berlaku.
Contoh : Dalam UUD 1945 yaitu Pasal 37 UUd 1945 amandemen.
-         Abnormale Rechtsvorming, melalui prosedur pemaksaan kekuasaan.
Contoh : Revolusi atau Coup d’ etat atau Putch

Hingga Saat ini, UUD 1945 Telah Diamandemen Sebanyak 4 kali, yaitu :
-         Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999
Perubahan Pertama UUD 1945
-         Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000
Perubahan Kedua UUD 1945
-         Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001
Perubahan Ketiga UUD 1945
-         Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002
Perubahan Keempat UUD 1945

Pengertian UUD 1945 Setelah Diamandemen :
Keseluruhan naskah tertulis yang merupakan norma dasar dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh.

Pembukaan UUD 1945 Tidak Bisa diubah, karena :
  1. Merupakan cita-cita hukum (recht idea) dan tujuan negara.
  2. Falsafah negara.
  3. Pernyataan negara
  4. Dasar negara (Pancasila)
  5. Pengakuan tentang Hak Asasi Manusia.
Perubahan (Amandemen) UUD 1945 dimaksud Meliputi :
  1. Menambah / mengurangi redaksi / isi dari UUD 1945 menjadi lain dari semula.
  2. Mengubah seluruh / sebagian redaksi / isi dari UUD 1945 yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman / reformasi.
  3. Memperbaharui UUD 1945 dengan cara merinci dan menyusun ketentuannya menjadi lebih jelas, tegas, dan sistematis.

Tujuan Amandemen UUD 1945 :
  1. Untuk mengembalikan UUD 1945 berderajat tinggi (supreme constitution), menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara an negara hukum.
  3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
  4. Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.
  5. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Alasan Perlunya Amandemen UUD 1945 :
  1. Alasan Historis
UUD 1945 dibuat dalam suasana serba terburu-buru, sehingga dapat diartikan tidak lengkap dan banyak kekurangan.
  1. Alasan Filosofis
UUD 1945 dirumuskan oleh para pendiri bangsa (BPUPKI) dan digantikan oleh PPKI, memiliki latar belakang yang berbeda-beda yang dengan demikian memunculkan berbagai macam gagasan / ide yang berbeda-beda pula yang oleh karena itu menimbulkan munculnya pertentangan.
  1. Alasan Yuridis
Tentunya telah diakui secara hukum mengenai perubahan UUD 1945 tersebut kedalam Pasal 37 UUD 1945.
  1. Alasan Praktis dan Politis
Terjadinya perubahan UUD 1945 semata-mata dikarenakan kemauan politis dan pihak yang berwenang.

Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Negara Republik Indonesia :
  1. Sebagai hukum dasar tertulis
  2. Sebagai sumber hukum bagi aturan-aturan dibawahnya.
  3. Sebagai pedoman untuk menyelenggarakan fungsi negara.
Pengaruh Positif Pasca Amandemen UUD 1945, yaitu :
-         Mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum
-         Presiden tidak lagi memegang kekuasan membentuk Undang-Undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang.
-         Periode Lembaga Kepresidenan dibatasi hingga 2 periode.
-         Presiden dan Wakil Presiden merupakan statu pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat.
-         Presiden tidak lagi bertanggung jawab terhadap MPR karena MPR tidak lagi merupakan sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat.
-         MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara.
-         DPR menjadi lembaga yang lebih supreme, karena kewenangan DPR lebih besar dan hegomoninya lebih dominan.

Dalam Pembukaan UUD 1945 Terdapat Cita-cita Hukum Bangsa Indonesia, yaitu :
-         Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
-         Negara berhak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
-         Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan bermusyawaratan perwakilan.
-         Negara berdasar atas ketuhanan yang maha Esa menurut dasar negara yang adil dan beradab.



DAFTAR PUSTAKA :
-         Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H, Materi Hukum Tatanegara setelah UUD 1945 diamandemen, Palembang, 2003
-         Yudistira Rusydi, SH, Mhum, Hukum Tata Negara, Palembang, 2009
-         Karya Ilmu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Surabaya, 2010
-         Materi Kuliah Muhammad Erwin, S.H, M.Hum, Palembang, 2011

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar