author

Belajar Hukum Indonesia: Gagasan Sistem Pemasyarakatan

Gagasan Sistem Pemasyarakatan

Dasar Hukum sistem Kepenjaraan:
      Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (KUHP) Stbl 1915 No. 732 Jo 1917 No.497 Jo UU No. 1 Th. 1946 Jo UU No. 73 Th. 1958 dan berdasarkan pasal II Aturan peralihan UUD 1945 (sekarang Pasal I Aturan Peralihan) serta Pasal I Peraturan Presiden No.2 Th 1945 tanggal 10 Oktober 1945
      Gstichten Reglemen (Reglemen Penjara )Stbl . 1917 No 708;
      Dwangopvoeding Regeling (DOR) Stbl. 1917 No. 741;
      Voorwaardelijke Invrerijheidstelling (V.I) Stbl. 1917 No. 749;
      Regeling Voorwaardelijke Veroordeling Stbl. 1926 No. 487.

            Dari sekian peraturan,khususnya dalam KUHP terdapat sistem kepenjaraan yang kita kenal itu adalah merupakan pelaksanaan dari pasal 29 KUHP.

Tujuan Lebih luas sistem Kepenjaraan:
tujuannya adalah untuk “Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan”
Benarkah demikianlah ???

Sebagaimana telah diuraikan diawal bahwa seseorang yang telah dijatuhi pidana penjara, kemudian dengan sistem perlakuan yang diharapkan terhukum dapat tobat dan jera dan jika ia kembali ke masyarakat maka tidak akan kembali melakukan kejahatan lagi.
 Inilah yang dimaksud dengan melindungi masyarakat dari segala bentuk  kejahatan yang merupakan politik criminal pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan.
Oleh sebab itu didalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak kenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi, karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para nara pidana  merupakan obyek semata-mata.

Kembali kepada tujuan semula dari pidana penjara yang maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Tetapi pertanyaannya”
      apakah memang demikian kenyataannya ?
      apakah masyarakat sudah terlindungi dari kejahatan?
      dan apakah mantan nara pidana  yang sudah kembali kemasyarakat tidak akan melakukan kejahatan lagi?
      Singkatnya apakah mereka dapat dijamin untuk tidak menjadi residivist ?
Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu dan apabila kita hubungkan dengan gambaran perlakuan terhadap para narapidana tadi, kemungkinan besar pertanyaan tadi tidak terjawab dengan kata “Ya” bahkan keadaanya justru sebaliknya.

Itulah sebabnya  mengapa dikatakan secara konsepsional sistem kepenjaraan bertentangan dengan tujuan yang dianutnya, disatu pihak sistem kepenjaraan bertujuan untuk membuat jera para nara pidana, namun dilain pihak tujuan pidana penjara tidak akan tercapai dengan cara memperlakukan  mereka dengan cara tidak manusiawi.
Dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa “jera” buka merupakan jalan untuk membuat para nara pidana menjadi tobat.
Disamping hal tersebut diatas, kegagalan dari sistem kepenjaraan yang menganut prinsip-prinsip “kepenjeraan” masih ada lagi factor lain yang ikut terlibat didalamnya yaitu:
      sistem kepenjaraan diterapkan tanpa disertai dengan proses-proses kepenjaraan (tidak adanya pentahapan perlakuan terhadap nara pidana yang sudah benar-benar menunjukkan rasa tobatnya) walaupun pada saat itu sudah dikenal adanya lembaga V.I. (Pelepasan Bersarat) namun cara pemberiannya dilakukan dengan cara tidak konsisten.
      sistem perlakuan yang diterapkan sifatnya kurang mendidik para nara pidana, tapi hanya untuk mengisi waktu belaka;
      sikap apriori dan prejudice masyarakat terhadap nara pidana lebih menambah kegagalan dari sistem kepenjaraan dengan memberikan cap bahwa penjara itu adalah “sekolah tinggi kejahatan”;

      dalam penerapan sistem kepenjaraan tidak memperhitungkan atau tidak mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam sistem perlakuannya (terlalu bersifat individual);

      Re educatie dan resosialisasi saebagai jiwa dari sistem kepenjaraan di dalam penerapannya justru sama sekali tidak mencerminkan jiwa dari sistem kepenjaraan itu sendiri.

Walaupun demikian, untuk mengatasi kegagalan sebagaimana telah disebutkan diatas, jauh  sebelum dikemukakannya konsepsi pemasyarakatan sebagai pengganti dari sistem kepenjaraan, pada tahun 1955 masih diusahakan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan sistem kepenjaraan tersebut. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya konferensi para direktur dan pemimpin kepenjaraan di sarangan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bahroedin Soerjobroto, sebagai seorang praktisi  kepenjaraan pada konferensi tersebut ditunjuk untuk memberi preadviesnya. Dalam preadvisnya yang berjudul “ masalah-masalah disekitar pelaksanaan hukuman hilang kemerdekaan dan penutupan-penutupan lainnnya dipenjara” mengatakan:
“ bahwa orang-orang yang oleh hakim dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan  yang harus  segera dijalankan, maka yang selalu menjadi perhatian bagi siterhukum adalah adalah kepentingan keluarganya dan kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu dalam memperlakukan siterhukum ke 2 hal tersebut harus selalu diperhatikan. Selain daripada yang telah dikemukakan diatas yang harus mendapatkan perhatian adalah penghidupan keluarga dari seseorang yang terhukum”.
Oleh beliau dikemukakan lebih jauh, bahwa dibeberapa Negara maju soal mengenai penghidupan keluarga dari seorang yang dihukum hilang kemerdekaan menjadi “Zoorg” bagi pemerintah.



Sumber Materi :
Kuliah Umum Dr. Setyo Utomo,S.H,M.hum tanggal 27 Mei 2011 di Kampus STIHPADA Palembang.

1 komentar: