author

Belajar Hukum Indonesia: Sistem Pelaksanaan Hukuman Penjara

Sistem Pelaksanaan Hukuman Penjara

Ada lima sistem pelaksanaan hukuman penjara yang dikenal dalam hukum pidana yaitu:
      Sistem Pensylvania
      Sistem Anborn/silent system
      Sistem Irlandia
      Sistem Elmira
      sistem Osborne

Sistem Pensylvania.
Dalam sistem ini orang yang dijatuhi hukuman penjara, menjalani hukuman secara terasing dalam sel. Terhukum tidak boleh berkontak dengan orang lain kecuali dengan penjaga sel.

Sistem Anborn
Dalam sistem ini terhukum hanya waktu malam saja ditutup sendirian dalam sel, sedangkan pada siang hari boleh bekerja dengan bersama-sama tetapi dilarang bicara, oleh karena itu dikenal juga dengan silent system

Sistem Irlandia
Sistem ini termasuk sistem yang progresif, mula-mula dijalankan secara keras setelah terhukum berlaku baik hukumannya berangsur-angsur dikurangi.

Tingkatan pelaksanaan hukuman tersebut yaitu:
      Tingkat Probation.
            Ditingkat ini terhukum diasingkan dalam sel siang dan malam hari selama waktu tergantung pada kelakuan terhukum.
      Tingkat Publik work preson.
            Ditingkat ini terhukum dipindahkan ketempat lain dan diwajibkan bekerja bersama-sama dengan yang lain.
            Dibagi dalam 4 kelas mulai kelas terendah berangsur-angsur naik setelah mendapatkan sertifikat.
      Tingkat Ticket of live (tiket meninggalkan penjara)
            Terhukum dibebaskan dengan perjanjian, dan diberi tiket. Yaitu suatu tiket yang menerangkan bahw ia boleh meninggalkan penjara dengan perjanjian.

Sistem Elmira.
Didirikan bagi terhukum yang berumur dibawah 30 tahun diberi nama Reformatuwri, maksudnya sebagai tempat memperbaiki terhukum menjadi anggota masyarakat yang berguna.
Dalam sistem ini hukuman dilalui beberapa tingkatan. Titik beratnya pada usaha perbaikan terhukum. Kepada terhukum diberikan pendidikan dan pekerjaan yang bermanfaat sedangkan lamanya hukuman tidak ditetapkan hakim, jadi ditentukan tergantung kelakuan terhukum dalam penjara.

Sistem Orborne
Disebut Osborne karena ditemukan oleh Thomas Moot asborne. Sistem ini memakai dasar self government artinya atas, bagi dan dari para terhukum dalam penjara.

Ad. Pidana Kurungan
            Ini merupakan hukuman yang lebih ringan dari hukuman penjara, hal ini diatur dalam pasal 18 sampai 29 KUHP. Minimal umum untuk hukuman kurungan adalah 1 hari (pasal 18 ayat(1)) dan maksimal umum adalah 1 tahun tetapi kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan jika:
       terjadi perbarengan perbuatan pidana;
       pengulangan perbuatan pidana;
       sebagaimana diatur dalam pasal 52 (pekerjaan istimewa bagi pegawai negeri) dan 52a.(kejahatan menggunakan bendera Indonesia)

Apa bedanya Pidana Kurungan dengan Pidana Penjara ?
Hukuman kurungan memiliki perbedaan dengan hukuman penjara yaitu:
      Hukuman penjara dapat dijalankan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan hanya boleh dilaksanakan di dalam penjara dimana dia diputuskan oleh hakim;
      orang yang dihukum penjara bekerja lebih berat disbanding dengan orang yang menjalani hukuman kurungan;
      orang yang dihukum kurungan memiliki hak pestol yaitu hak untuk memperbaiki keadaanya dengan biaya sendiri sedangkan kalau penjara tidak.

Ad.Pidana Tutupan
Pidana tutupan ada beberapa bentuk dalam undang-undang diluar KUHP, misalnya penutupan seluruh atau sebagian perusahaan milik terpidana, pidana tata tertib yang bisa meliputi penempatan perusahaan siterhukum,  kewajiban pembayaran uang jaminan. Dan lain –lain hal ini seperti diatur dalam UUTPE (undang-undang tindak pidana Ekonomi)

Ad. Pidana Pengawasan.
Pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang belum diatur dalam KUHP sekarang, namun dalam RUU KUHP sudah mulai dimasukkan. Pidana pengawasan tidak dapat begitu saja dilakukan , namun harus memenuhi beberapa persyaratan.

Adapaun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:
      Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang dinacam dengan pidana penjara tujuh tahun;
      dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, dengan syarat-syarat:
      terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; dan
      terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagaian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan, serta
      terpidana harus melakukan perbuatanatau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
      Pengawasan dapat dilakukan oleh pejabat Pembina dari departemen kehakiman yang dapat dimintakan bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga social atau orang lain;
      pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang pengawasanapabila  terpidana melanggar hukum. Namun jika terpidana berkelakuan baik maka dapat diperpendek masa pengawasannya.

Ad. Pidana Tambahan
Pidana tambahan yang diatur dalam KUHP sekarang masih sangat sempit sehingga dalam RUU pidana tambahan ini menjadi luas sekali

Namun yang menarik untuk disimak diantaranya adalah:
Pidana Perampasan  barang-barang tertentu dan atau tagihan
Pidana tambahan ini dapat dijatuhkan tanpa dijatuhkannya pidana pokok , artinya dapat berdiri sendiri, dalam hal ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau karena terpidana hanya dikenakan hukuman tindakan.

Pidana Pengumuman putusan hakim
Jenis pidana tambahan ini juga termasuk jenis pidana baru yang mana  diperintahkan supaya putusan hakim dapat diumumkan  maka ditetapkan cara-cara melaksanakan perintah tersebut dalam jumlah biaya pengumuan yang ditanggung oleh terpidana.

Pemenuhan Kewajiban adat
Beberapa hal dapat dikemukakan berkaitan dengan pidana tambahan ini, dalam putusan dapat ditetapkan pemenuhan adapt setempat, utamanya jika tindak pidana yang dilakukan menurut adapt setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang.



Sumber Materi :
Kuliah Umum Dr. Setyo Utomo,S.H,M.hum tanggal 27 Mei 2011 di Kampus STIHPADA Palembang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar